INFO CPNS

Malang Corruption Watch (MCW)

akan meneliti kelengkapan administrasi empat honorer peserta tes CPNS yang diduga titipan

Sahabat pembaca setia info honorer tahun 2005 yang berbahagia, sudah tahukah anda bahwa Malang Corruption Watch (MCW) akan meneliti kelengkapan administrasi empat honorer peserta tes Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) yang diduga titipan di Pemkab Malang. Langkah ini diambil dalam kapasitas MCW sebagai pengawas eksternal penerimaan CPNS kategori dua (K2). Berikut ini berita selengkapnya yang bersumber dari Tribunnews.

MCW Akan Gagalkan CPNS Titipan

TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) akan meneliti kelengkapan administrasi empat honorer peserta tes Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) yang diduga titipan di Pemkab Malang. Langkah ini diambil dalam kapasitas MCW sebagai pengawas eksternal penerimaan CPNS kategori dua (K2).
Menurut Koordinator Advokasi MW, Zainuddin, MCW akan berkirim surat kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang, Senin (2/12/2013), agar semua berkas empat CPNS yang dicurigai diperiksa ulang.
“Fungsi kami sebagai pengawas eksternal dikuatkan dengan SK Kemenpan (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). BKD harus patuh dengan SK tersebut,” ujar Zainuddin, Sabtu (30/11/2013).
Dengan SK yang dipegang MCW, BKD tidak boleh tertutup dan semua dokumen akan dibuka dan diumumkan secara terbuka. Jika BKD tidak terbuka, maka MCW akan menyengketakan. Bukan hanya BKD, namun hingga Sekda dan Bupati.
MCW bersama Ombudsman Jawa Timur serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan memanggil Bupati. Jika masih tidak memungkinkan, MCW secara resmi akan memberikan laporan ke Kemenpan. “Kalau memang tidak ada PNS titipan, tentu mereka akan bersikap terbuka. Tidak perlu ada yang ditutupi,” tambah Zainuddin.
Jika memang lolosnya empat tenaga honorer yang dicurigai sebagai titipan tetap dipaksakan, MCW akan melakukan penangguhan melalui konsorsium LSM yang digandeng Kemenpan. Konsorsium LSM ini yang akan meneruskan ke Kemenpan.
Bahkan, lanjut Zainudin, MCW bersama konsorsium LSM memungkinkan untuk membatalkan empat CPNS tersebut. Karena itu, Zainuddin berharap pihak terkait tidak mempersulit verifikasi ulang. “Jika proses verifikasi dihalangi, kami akan gagalkan empat CPNStersebut,” tegasnya.
Dalam uji publik honorer K2, April 2013, nama keempatnya memang tidak tercantum, namun tiba-tiba muncul pada bulan September. Karena itu diduga empat honorer tersebut dimasukan setelah uji publik.
“Semua harus dibuktikan dulu secara terbuka. BKD harus menunjukan berkas administrasi mereka, jika tidak mau dikatakan kecolongan,” tandas Zainuddin.

Demikian berita ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk anda semuanya.